Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Aksi Unjuk Rasa Inspira Terkait Kasus Dugaan Korupsi
Sejumlah peserta unjukrasa melakukan trartikal terkait kasus dugaan Korupsi Pasar Murah (Dok : Rul/Berita Baru Jabar)

Dugaan Ada Korupsi di Pasar Murah, INSPIRA Demo Kantor Bupati



Berita Baru, Bogor – Sejumlah mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor.

Mereka meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk mengusut dugaan korupsi dalam program Operasi Pasar Murah (OPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melalui Perumda Pasar Tohaga.

Ketua Cabang INSPIRA Bogor Hafiz Azmi mengatakan, dugaan korupsi tersebut terjadi setelah Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menunjuk Perumda Pasar Tohaga untuk melaksanakan OPM sebagai bentuk pengedali inflasi di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, Perumda Pasar Tohaga diduga mengurangi kuantitas paket bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

“Bantuan tebus murah itu harusnya berkualitas premium, tapi fakta dilapangan beras yang diberikan sangatlah jelek atau bukan kualitas premium,” kata Hafiz.

Ia menduga ada penurunan kualitas paket batuan yang dilakukan oleh Perumda Pasar Tohaga. Sehingga bantuan yang seharusnya berharga Rp175 ribu dalam satu paket, nilainya menjadi berkurang dari Rp175 ribu.

“Disaat ekonomi masyarakat sedang tidak baik, pemerintah harusnya ada membantu bukan malah mengkorupsi bantuan yang seharusnya diterima masyarakat,” paparnya.

Hafiz juga mempertanyakan dengan batas waktu pendistribusian paket yang seharusnya dilakukan hingga 29 Desember 2022. Namun Perumda Pasar Tohaga masih melakukan lewat dari tanggal yang ditetapkan.

“Pada awal tahun Perumda Pasar Tohaga masih melakukan pendistribusian paket bantuan. Padahal dalam aturan batas waktu hanya sampai 29 Desember,” kata dia.

Yang paling fatal, Hafiz menduga jika Disdagin Kabupaten Bogor telah membayar Rp5 Miliar paket bantuan tersebut, meski paket bantuan tersebut belum terdistribusikan seluruhnya.

“Informasi yang kita dapatkan pada akhir tahun itu paket bantuan sudah dibayar Rp5 Miliar atau untuk 35 ribu paket bantuan. Padahal paket bantuan itu baru terdistribusikan sekitar 17 ribu paket pada akhir tahun,” ujarnya.

Ia meminta agar APH turun tangan untuk mengusut kongkalikong antara Plt Bupati Bogor, DiSdagin dan Perumda Pasar Tohaga sebagai pelaksana. Bahkan Hafiz mengaku akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ke Kejaksaan hingga KPK.

“Kami akan menggelar aksi lanjutan dengan masa lebih banyak. Bahkan dalam waktu dekat kita akam melaporkan kasus ini ke KPK. Karena dugaan korupsi ini sangat melukai hati masyarakat,” ungkapnya.