Marak Tempat Usaha Ilegal, Ahmad Aswandi Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Bogor Jadikan Catatan Khusus Masalah Perizinan.

Berita Baru, Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bogor yang tergabung dalam panitia khusus LKPJ, menyoroti dan mengevaluasi terhadap pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Bogor di tahun anggaran 2022.

Ahmad Aswandi selaku ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Bogor mengatakan,sudah ada expose kinerja dari Pemerintah Kota Bogor tentang capaian yang berhasil diraih pada tahun anggaran 2022 di berbagai bidang, baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat.

“DPRD kota Bogor tetap akan melakukan pendalaman karena banyak aspirasi masyarakat yang masuk terkait Tahun Anggaran 2022 yang harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan terkait pelayanan publik dan juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor,” katanya, Sabtu (1/4/2023).

Secara spesifik Aswandi yang sering di sapa Qwonk mengatakan ada sejumlah bidang yang harus menjadi perhatian pemerintah kota Bogor khususnya pada permasalahan perizinan.

“Kota Bogor merupakan wilayah yang menjadi tulang punggung jasa perdagangan sehingga banyak tempat usaha telah membuka usahanya meski belum mengantongi perizinan yang legal hal tersebut menjadi catatan khusus bagi LKPJ untuk mendapatkan pendalaman,” ungkapnya.

Nantinya seluruh hasil pendalaman evaluasi oleh pansus LKPJ DPRD kota Bogor tahun anggaran 2022 akan menjadi masukan dan diParipurnakan dalam rapat pleno anggota dewan untuk disampaikan kepada pihak eksekutif Pemerintah Kota Bogor.