Maraknya Tawuran, INSPIRA Bogor Dukung, Pengembalian Wewenang SMA/SMK ke Pemerintah Daerah
Berita Baru, Pendidikan – Bogor sudah bukan lagi tempat yang nyaman bagi para pelajar maupun remaja, pasalnya tingkat tawuran pelajar kiat meningkat bahkan tidak sedikit orangtua yang kehilangan anaknya gara -gara menjadi korban kekerasan remaja tersebut.
Tawuran yang yang sering terjadi di tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sulit dikendalikan pemda/pemkot, karena keterbatasan pemerintah daerah tingkat kabupaten kota dalam mengontrol sekolah tingkat SLTA yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
Tetapi, saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang mewacanakan pengembalian tanggung jawab sekolah menengah atas kepada pemerintah daerah, hal tersebut direspon langsung oleh organisasi kepemudaan Kepemudaan Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) Cabang Bogor.
M Hafiz Azami selaku Ketua Umum INSPIRA Cabang Bogor mendukung wacana tersebut, pasalnya banyak masyarakat ketika terjadi tawuran yang melibatkan sekolah menengah atas menyalahkan pemerintah daerah.
“Pasti jika ada tawuran anak SMA, banyak masyarakat menyalahkan dinas pendidikan di daerahnya, padahal saat ini menjadi tanggung jawab provinsi”, ungkap Hafiz dalam keterangan tertulisnya Sabtu (01/04/23).
Pria alumni FKIP UIKA Bogor tersebut mengatakan akan lebih mudah melakukan koordinasi dan pengawasan jika dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Disamping itu kurang optimalnya pengawasan dari provinsi yang diwakili Kantor Cabang Daerah (KCD) Dinas Pendidikan Jawa Barat juga harus menjadi evaluasi pemerintah pusat.
Tak hanya persoalan tawuran, beberapa masalah seperti penahanan ijazah, iuran komite sekolah masih sering terjadi di sekolah negeri yang harus menjadi sorotan pemerintah.
“Saya sering mendapatkan masyarakat yang tidak mampu membayar iuran komite dan imbasnya siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian bahkan ijazahnya ditahan”, tambah Hafiz.
” Ketika saya koordinasi ke KCD, mereka selalu menjawab “datang aja ke sekolahnya dan bicara Baik-baik”, tidak ada langkah solusi yang konkrit”, tutup Hafiz.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat berkunjung di Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023, menyetujui wacana pengembalian pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, hal itu bisa mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antarpelajar.
“Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” ucap Emil.
Ia menyebutkan, untuk pengelolaan pendidikan baik itu di bawah pemerintah provinsi atau kota maupun kabupaten, semua harus ada perbaikan dan dapat meningkatkan kualitas siswanya.
