Toni Alfazri. SH Tolak Asas Dominus Litis, Sebut Berpotensi Langgar Keadilan

Berita Baru, Opini– Pengamat hukum Toni Alfazri menegaskan penolakannya terhadap penerapan asas dominus litis dalam sistem peradilan Indonesia.

Menurutnya, asas ini yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan kelanjutan suatu perkara pidana berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan.

“Asas dominus litis memang memberi kendali kepada jaksa, tetapi tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, hal ini dapat menyebabkan subjektivitas dalam penegakan hukum,” ujar Toni Alfazri, Sabtu (16/2).

Ia menilai bahwa dengan kewenangan penuh tersebut, jaksa bisa saja menghentikan atau meneruskan suatu perkara berdasarkan faktor di luar hukum, seperti tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam sistem peradilan.

Toni Alfazri mengusulkan adanya reformasi dalam sistem penuntutan, termasuk pembentukan lembaga independen yang dapat mengawasi keputusan jaksa. “Perlu ada mekanisme check and balance, agar keputusan jaksa lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Apabila asas ini disahkan dalam RUU KUHAP maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan.