Kurikulum Merdeka Harus Dipertimbangkan dengan Serius Sebagai Kurikulum Nasional

Berita baru, opini –bogor, 09 maret 2024 Diskursus secara online di Instagram live tentang relevansi Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, sebelumnya, perlu dilakukan pertimbangan serius dari para pakar pendidikan untuk memastikan keberhasilannya.

Ganti menteri ganti kurikulum seakan jadi pemeo yang lazim terlontar di negeri ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di pengujung masa jabatannya siap meluncurkan kurikulum nasional baru yang dinamakan Kurikulum Merdeka pada tahun 2024 ini.

Namun, anggapan ganti menteri ganti kurikulum seakan demi kepentingan politis terus ditepis. Kurikulum nasional memang wajar berganti. Apalagi, ada kebutuhan mendesak karena selama puluhan tahun, Indonesia mengalami krisis pembelajaran akut yang belum teratasi optimal. Berbagai strategi ditawarkan dan dijalankan, termasuk pergantian kurikulum.

Di bawah naungan kebijakan Merdeka Belajar yang ingin membebaskan dan memerdekakan sekolah dan pendidik dari belenggu-belenggu birokrasi atau sekadar melayani kepentingan pemerintah, Kurikulum Merdeka disiapkan dengan pendekatan memberikan pilihan secara sukarela. Tiap satuan pendidikan bisa memilih sesuai kesiapan demi menghindari kegaduhan.

Sebagai narasumber diskursus tersebut, Zaki Romdon dari FKIP UIKA Bogor memberikan wawasan yang bernilai tentang pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek kunci dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka secara nasional. Salah satu pertimbangan penting adalah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan aktual peserta didik dan kemajuan zaman.

Dalam menghadapi era digital dan tantangan global, perlu dipastikan bahwa Kurikulum Merdeka dapat memberikan landasan pendidikan yang relevan dan adaptif. Hal ini harus tercermin dalam penyusunan materi pembelajaran yang memperhatikan kecakapan abad ke-21 seperti literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas.

Selain itu, perlu juga diperhitungkan aspek kesetaraan dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya, kemampuan, dan kebutuhan siswa secara inklusif. Ini melibatkan penerapan metode pembelajaran yang beragam dan fleksibel serta memperkuat pendekatan diferensiasi.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa adopsi Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan infrastruktur dan pelatihan guru. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum ini berjalan lancar dan efektif.

Dalam diskursus ini, Muhamad Fahrul Rozi sebagai host turut mengajak untuk mencari solusi atas tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan memperkuat pelatihan bagi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung kesuksesan adopsi kurikulum ini.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di Indonesia jika dikelola dengan baik. Namun, perlu dilakukan pertimbangan serius serta langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan implementasinya.

berikut solusi yang di dapatkan dalam diskusi kali ini mengenai kurikulum merdeka :

1. Peningkatan Pelatihan Guru: Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pelatihan guru agar mereka siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan efektif. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang konsep, metode, dan tujuan kurikulum baru.
2. Pengembangan Sumber Daya: Pemerintah juga harus menyediakan sumber daya yang cukup, termasuk bahan ajar yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka, serta teknologi pendukung pembelajaran online dan offline.
3. Sinergi dengan Pihak Terkait: Penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Ini melibatkan penyelarasan kebijakan, sharing best practices, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.
4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Dibutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan implementasi Kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kontekstual.
5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Kurikulum Merdeka perlu dirancang dengan fleksibilitas yang memadai sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kemajuan zaman. Ini memungkinkan sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kondisi dan tantangan yang mereka hadapi.

Penulis : Zaki Romdon Mahasiswa Ibn Khaldun Bogor
Ketua DPM FKIP UIKA Bogor
Founder Kutub Ilmu